1 2 3
Pengumuman
15 April 2016, 20:19:21 WIB
12 Oktober 2015, 00:02:20 WIB
23 September 2014, 11:04:27 WIB
12 Desember 2013, 19:42:20 WIB
28 Juni 2013, 09:58:54 WIB
Pengabdian
Kalender
September, 2017
MSSR KJS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425 2627282930

PENELITIAN
Dipostkan Oleh : adminikaupi, Kamis, 2013-12-26, 12:27:11
Deklarasi Saresehan LPTK Se-Indonesia 21 Desember

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013

FORUM IKATAN ALUMNI

LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (FIKA LPTK)

SE INDONESIA

Bandung, 21 Desember 2013

 

Sejak Republik ini berdiri 68 tahun silam, bangsa ini belum memiliki cetak biru (blue print) yang jelas dalam mengelola pendidikan nasional secara baik. Negara besar seperti Indonesia ini sungguh ganjil: sebuah negara zonder grand design. Bangsa yang rancang bangunnya bersifat tambal sulam, bongkar-pasang, tidak berkelanjutan dan cenderung memboroskan anggaran. Bangsa yang tidak tahu prioritas kebutuhannya sendiri. Bangsa yang tidak memiliki kompas hendak kemana peradaban ini hendak diarahkan.

Kita seolah tidak memiliki panduan yang jelas dan nyata kemana pendidikan kita hendak dilabuhkan. Carut-marut dunia pendidikan kita dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan telah terjadi salah urus (salah kelola).  Kurikulum demi kurikulum pun berganti, namun akhlaq dan moral bangsa kian rontok. Potrem buram kehidupan sosial masyarakat kita itu mencerminkan kondisi pendidikan nasional yang sedang berada dalam situasi darurat.

Pejabat publik berlaku korupsi dan hidup bermewah-mewah diri. Keteladan tidak hadir di ruang-ruang kelas hingga di ruang-ruang sidang senayan. Keteladan tidak hadir di bilik-bilik birokrasi di daerah hingga di kementerian. Keteladanan tidak hadir di proses transaksi pasar ekonomi. Keteladanan nyaris absen di setiap ruang publik. Pembentukan karakter dan moralitas anak-anak didik akan sia-sia tanpa keteladanan. Absennya keteladanan telah memicu angka kekerasan, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan perilaku koruptif di kalangan pelajar dan kaum muda. Absennya keteladanan itulah yang telah merusak karakter anak-anak didik kita: karakter anak-anak negeri ini, sang pewaris dan pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa di masa depan dalam mewujudkan cita-cita nasional. 

Elit bangsa saat ini telah melalaikan amanah konstitusi dalam mencerdaskan bangsa dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena itu, kami berharap Pemilu 2014 nanti menghasilkan pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa  dan mampu mendorong perubahan yang siginifikan dan fundamental bagi perbaikan kehidupan bangsa kita, terutama perbaikan mutu pendidikan. Pemerintahan baru yang peduli dan mengerti peran pendidikan dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia.

Kegagalan pengelolaan pendidikan nasional tercermin dalam tidak terserapnya anggaran kurang lebih sebesar Rp. 20 Triliun, kasus Ujian Nasional (UN), pengembangan kurikulum, program sekolah bertaraf internasional, badan hukum pendidikan, penambahan jam belajar, ujian kompetensi dan sertifikasi guru, dan lain-lain, terbukti gagal meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Artinya, telah terjadi kekeliruan, baik pada level konseptual dan filosofis maupun pada implementasi dan operasional. Perubahan kebijakan bukan dihasilkan dari sikap reaktif,  pragmatis, tidak matang, berjangka pendek (short term) dan berbasis anggaran (proyek) semata-mata.

Dalam rangka perubahan fundamental atas kebijakan pendidikan nasional, Ikatan Alumni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia, menyampaikan pokok-pokok pikiran dengan harapan menjadi pertimbangan bagi pemerintahan baru hasil Pemilihan Presiden 2014:

1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG VISIONER, KOMPREHENSIF DAN BERWAWASAN GLOBAL.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, sesungguhnya bermuara pada politik pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional lebih sering didekati dengan pendekatan proyek dan anggaran  daripada pendekatan konseptual,  program berkelanjutan, dan berdimensi jangka panjang.

 

2. PROFESIONALISME DAN INDEPENDENSI PENGELOLA PENDIDIKAN. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi dan kabupaten/kota harus diisi oleh orang-orang professional, kompeten, independen dan berintegritas yang memahami filosofi dan konsep pedagogi serta manajemen operasional pendidikan. Oleh sebab itu, latar belakang pendidikan LPTK mesti menjadi pertimbangan utama bagi Presiden hasil Pilpres 2014 untuk menentukan posisi Mendikbud dan jajaran di bawahnya. Demikian pula bagi Gubernur dan Bupati/walikota dalam menentukan Kepala Dinas Pendidikan.  

 

3.  POLITISASI GURU. Desentralisasi pendidikan terbukti gagal menjadikan guru sebagai subjek yang mandiri dan profesional, dengan pengembangan karir berdasarkan merit system. Guru harus dibebaskan dari berbagai kepentingan politik yang pragmatis, fragmentaris, dan berdimensi jangka pendek.

4.    PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL. Pelaksanaan Ujian Nasional hanya dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan nasional dan tidak dikaitkan dengan kelulusan siswa.   Evaluasi pendidikan dan standar kelulusan harus memperhatikan azas otonomi guru dan sekolah.

5.  PENGEMBANGAN KURIKULUM  2013. Implementasi Kurikulum 2013 harus dilaksanakan dengan hati-hati, dan sebelum semua infrastruktur dipersiapkan dengan matang, maka harus ditunda terlebih dulu.

6. ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN. Alokasi anggaran pendidikan harus dikembalikan pada konstitusi sebesar 20% di luar gaji guru dan dosen. Pengelolaan anggaran harus  transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Anggaran pendidikan harus diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang merata hingga daerah pelosok dan terpencil, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru baik negeri maupun swasta (termasuk honorer), peningkatan mutu pada level pembelajaran di kelas dan lapangan, dan bukan pada program-program artifisial. Anggaran pendidikan juga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam konteks pengelolaan anggaran ini, Kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi harus fokus pada peningkatan mutu (quality assurance) pendidikan bukan disibukkan pada pengelolaan anggaran, pembangunan fisik dan administrasif.  

 

7.    KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI GURU. Kebijakan ini harus didukung oleh upaya pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan, melalui berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, peningkatan akses pada sumber pembelajaran, workshop, seminar, dan lain-lain. Disamping itu,  pemerintah harus memperhatikan juga kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang jumlahnya relatif besar.

8.      KUALITAS LPTK.  

Pendidikan guru harus dikembalikan pada roh dan filsafat pendidikan guru, untuk menghasilkan guru yang kompeten, professional, dan beritegritas. Pemerintah harus melakukan kontrol terhadap mutu pendidikan guru, melalui proses akreditasi program studi yang akuntabel,  dan terstandarisasi mutu. Pemerintah seharusnya tidak mudah mengeluarkan ijin penyelenggaraan program studi pendidikan guru di berbagai daerah. Di sisi lain, tentu saja pemerintah dan pemerintah daerah harus merekrut calon guru hanya dari perguruan tinggi LPTK yang memenuhi standar tersebut.

9.  KOMERSIALISASI PENDIDIKAN. Praktik komersialisasi pendidikan yang makin menggejala akhir-akhir ini khususnya di perguruan  tinggi semakin membuat kalangan orang tua resah. Karena itu, perlu kebijakan yang memihak  untuk memperluas akses bagi masyarakat tidak mampu untuk masuk perguruan tinggi.

10. PRAKTIK PLAGIARISME. Perilaku kriminal akademik dan berfikir menerabas (shortcut) yang menghalakan segala cara ini telah merusak citra perguruan tinggi sebagai institusi. Kemendikbud harus bertindak tegas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang cenderung melindungi para plagiator dan makin menyuburkan praktik plagiarisme dan rusaknya iklim dan budaya akademik.

11. KORUPSI ANGGARAN PENDIDIKAN. Dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi mesti menjadi perhatian Mendikbud dan jajarannya. Kondisi ini secara pelan tapi pasti akan menghancurkan sendi-sendi pendidikan sebagai basis utama pembangunan nation and character building. Praktik korupsi di perguruan tinggi khususnya, juga sudah berada pada tahap akut sehingga membutuhkan penanganan ekstra khususnya memaksimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak pimpinan perguruan tinggi yang terduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Bandung, 21 Desember 2013

 

 

Tim Perumus Deklarasi Forum IKA LPTK,

  1. Prof. Dr. M. Syaom Barliana (IKA UPI)                              
  2. Dr. Soeryanto (IKA UNESA)                                                           
  3. Drs. Nurwidodo, M.Kes (IKA UMM)                                  
  4. Drs. Wirawan Sumbodo, M.S (IKA UNNES)                      
  5. Samuel Patra Ritiauw, M.Pd (IKA UNPATTI)                    
  6. Drs. I Nyoman Pursika, M.Hum (IKA UNDIKSHA)
Login Alumni
Username
Password
  
Lowongan Kerja
Statistik

076913

Pengunjung hari ini : 15
Total pengunjung : 32163
Hits hari ini : 53
Total Hits : 76913
Pengunjung Online : 1
Copyright 2013 IKATAN ALUMNI UPI